Nepal : Gen Z Lawan Larangan Sosial Media dan Nepotisme
![]() |
aksi demo nepal membakar Kantor DPR |
Nepal Membara Karena Aksi Demo Gen Z
Nepal sedang menjadi sorotan dunia setelah aksi protes besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda, khususnya Gen Z. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa gelombang demo ini bisa pecah begitu cepat? Jawabannya berawal dari larangan sosial media, kekecewaan terhadap korupsi dan nepotisme, hingga keresahan publik atas kesenjangan kekuasaan yang sudah lama dirasakan. Artikel ini akan mengulas secara lengkap tentang penyebab, jalannya aksi, hingga dampaknya terhadap masa depan politik Nepal.
Latar Belakang Demo di Nepal
Larangan Sosial Media Picu Kemarahan
Awalnya, pemerintah Nepal memberlakukan larangan terhadap berbagai platform besar seperti Facebook, Instagram, YouTube, hingga X/Twitter. Alasannya, platform tersebut dianggap tidak mendaftar sesuai aturan baru. Namun, langkah ini justru dianggap publik sebagai tindakan otoriter karena media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
Kritik Nepotisme dan Korupsi
Selain soal medsos, keresahan publik juga dipicu oleh isu nepotisme. Muncul tren “nepo baby” di media sosial yang mengkritisi gaya hidup anak pejabat. Generasi muda melihat praktik ini sebagai simbol ketidakadilan, terutama ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi.
Perkembangan Aksi Protes
Demonstrasi Meluas di Kathmandu
Sejak 8 September 2025, ribuan warga turun ke jalan di Kathmandu dan kota besar lainnya. Aksi ini tidak hanya menuntut pencabutan larangan medsos, tetapi juga menyoroti korupsi, ketidaksetaraan, dan lemahnya transparansi pemerintah.
Respon Aparat
Sayangnya, respon aparat terbilang keras. Gas air mata, meriam air, peluru karet, bahkan peluru tajam digunakan untuk membubarkan massa. Akibatnya, jatuh korban jiwa dan luka yang memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi HAM internasional.
Dampak dan Tuntutan Rakyat
Pencabutan Larangan Sosial Media
Tekanan publik membuat pemerintah akhirnya mencabut larangan sosial media. Keputusan ini diambil setelah protes semakin meluas dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.
Mundurnya Perdana Menteri
Situasi semakin memanas hingga akhirnya Perdana Menteri K. P. Sharma Oli mengundurkan diri. Langkah ini menjadi bukti betapa kuatnya suara rakyat, khususnya generasi muda yang menuntut perubahan nyata.
Pemimpin Interim
Kini, Nepal memasuki fase transisi politik. Nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, muncul sebagai kandidat kuat pemimpin sementara yang didukung sebagian besar demonstran dan kalangan militer.
Risiko dan Tantangan ke Depan
Legitimasi Pemerintah
Larangan media sosial telah dianggap sebagai langkah keliru yang merusak legitimasi pemerintah. Jika tidak ada reformasi nyata, kepercayaan publik bisa semakin menurun.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Protes besar juga membawa risiko kerusakan pada fasilitas umum, kantor pemerintahan, hingga infrastruktur penting. Aktivitas ekonomi masyarakat ikut terganggu, sementara rasa aman warga biasa ikut terancam.
Potensi Reformasi Politik
Gelombang protes ini membuka peluang perubahan besar:
- Reformasi aturan sosial media agar lebih transparan.
- Peningkatan demokrasi dan kebebasan sipil.
- Komitmen lebih serius memerangi korupsi dan nepotisme.
Komentar
Posting Komentar